Hargo.co.id, GORONTALO – Tiga fraksi di DPRD Kabupaten Gorontalo (Kabgor), yakni fraksi PKS, NasDem dan Golkar akhirnya ikut membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022.
Sebelumnya, tiga fraksi tersebut menolak untuk membahas LKPJ tersebut. Penolakan mereka sampaikan pada paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo, Senin (3/7/2023) pekan kemarin.
Namun, belakangan ketiga fraksi itu seakan berubah pikiran dan ikut membahas LKPJ APBD 2022. Ini terlihat dari kehadiran anggota badan anggaran (Banggar) dari tiga fraksi yang duduk bersama anggota banggar dari fraksi lain, dalam rapat pembahasan yang dilaksanakan di ruang paripurna, Senin (10/7/2023).
Ketua Fraksi NasDem Jarwadi Mamu saat di tanyakan kenapa akhirya ikut membahas LKPJ APBD 2022 menyampaikan bahwa ada beberapa materi yang perlu disampaikan oleh pihaknya.
“Dalam paripurna yang saya sampaikan sudah jelas, jadi oleh karena itu karena adanya APBD induk 2022 itu yang kita akan bahas, ada beberapa materi yang disampaikan, dimana terjadi pergeseran organisasi itu dan kenapa kami ikut membahas karena ada APBD induknya itu, begitu saja,” tandas Jarwadi singkat.
Sebelumnya, pada saat pembacaan pandangan fraksi, NasDem sangat jelas tidak menerima dan tidak akan ikut membahas Ranperda LKPJ APBD 2022. Mereka menilai, pembahasan memiliki implikasi hukum menyusul hasil temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sementara itu Ketua Fraksi Golkar Iskandar Mangopa mengatakan jika pihaknya bukan menolak pembahasan. Dia beralibi, jika pihaknya kala itu belum mengantongi dokumen dan tiba-tiba sudah paripurna.
“Memang istilah di laporan pertanggungjawaban APBD itu tidak ada menolak dan menerima, tetapi setelah ada rapat di dalam itu kita sepakati tetap membahas setelah mendapatkan dokumen,” ujarnya.
“Sekarang kita sudah dapatkan dokumen dan ini yang akan kita pelajari dan kita meminta waktu sepekan untuk mempelajari dan mendalami.
Kalaupun ada catatan pastinya kita akan membuat catatan yang keras dan kita juga akan melakukan konsultasi dengan BPK,
karena jangan sampai kita tidak mau, tidak mau tetapi tidak jelas tidak maunya ini apa karea ada maunya. Makanya akan kita perjelas,
karena di tahun 2022 kemarin kita tidak pernah membahas APBD-P dan itu yang perlu di dalami,” tegas Iskandar.
Secara terpisah ketua DPRD Syam T Ase mengucapkan syukur atas lancarnya pembahasan perdana Ranperda LKPJ APBD 2022.
“Alhamdulillah, rapat perdana pembahasan pertanggungjawaban APBD 2022 di hadiri oleh seluruh fraksi,” kata Ketua DPRD Syam T Ase usai menggelar rapat Kerja antara Banggar DPRD bersama TAPD.
Syam mengatakan, pada rapat perdana pembahasan pertanggungjawaban APBD 2022,
seluruh fraksi atau anggota Banggar DPRD telah bersepakat untuk membedah materi dokumen pertanggungjawaban.
“Masing-masing anggota Baggar DPRD di berikan kesempatan untuk membedah materi dokumen APBD 2022. Pekan depan tepat tanggal 17 Juli, pembahasan akan kami lanjutkan,” ungkap Syam.
Untuk itu, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini meminta
agar seluruh fraksi dapat memberikan cacatan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di tahun mendatang.
“Saya berharap, teman-teman fraksi dapat membedah dokumen APBD 2022 dan dapat memberikan catatan yang di anggap penting untuk perbaikan pemerintah. Saya bersyukur semua hadir, karena pembahasan ini untuk kepentingan rakyat,” tutup Syam.(*)
Penulis: Deice
