Hargo.co.id, GORONTALO – Persoalan belum terbayarkannya tunjangan profesi guru, ADD, dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara di Kabupaten Gorontalo yang dijadikan isu kampanye salah satu politisi kawakan yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, mendapat tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorntalo, Yanto Manan menjelaskan bahwa persoalan belum terbayarkan tunjangan profesi guru, ADD, dan TPP ASN tidak hanya dialami Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Namun, kata dia, juga dialami oleh sebagian besar pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Hal itu, menurut Yanto, dampak adanya kebijakan nasional pemilihan umum (Pemilu) serentak, yang mengamanatkan kepada
pemerintah kabupaten dan kota untuk segera melakukan pembayaran sebesar 40 persen dana hibah Pilkada kepada KPU dan Bawaslu.
“Faktor lain yang menyebabkan belum terbayarkannya tunjangan profesi guru, ADD, dan TPP karena tidak tercapainya target pendapatan yang sudah direncanakan dan tetapkan di tahun 2023,” ungkap Yanto.
Pun begitu, tegas Yanto, pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan pembayaran tersebut. Untuk proses pembayaran, kata dia, pihaknya telah melakukan langkah-langkah konkrit.
Diantaranya, lanjut Yanto, yaitu melakukan identifikasi belanja tahun anggaran 2023 yang tidak terbayarkan,
dimana menurutnya identifikasi merupakan langkah awal yang harus diambil pemerintah daerah
yang selanjutnya dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah dan dilakukan review aleh APIP.
“Nantinya hasil review APIP dijadikan dasar oleh pemda untuk merubah Perkada tentang APBD tahun anggaran 2024 guna menuangkan belanja-belanja atau hutang belanja tahun anggaran 2023,” tandasnya.
Yanto berharap, seluruh Guru, kepala desa dan aparat desa, serta ASN untuk dapat bersabar sejenak. Yang pasti, kata Yanto, pemerintah daerah berkomitmen untuk menyelesaikan dan membayarkan semua hak-hak para guru dan ASN serta ADD.(*)
Penulis: Deice
