Hargo.co.id, GORONTALO – Polemik yang dihadapi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) MM Dunda Limboto yang tak kunjung selesai, membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Ramsi Sondakh mendesak agar dibentuk pansus untuk RSUD MM Dunda Limboto.
Ini muncul saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV dengan pihak Rumah Sakit dan BPJS, Selasa (6/5/2025).
Ramsi Sondakh menyarankan, agar DPRD segera membentuk pansus guna mengurai dan menyelesaikan berbagai persoalan di rumah sakit tersebut. Kompleksitas persoalan di RSUD Dunda membutuhkan penanganan lebih serius yang hanya bisa dilakukan oleh Pansus.
Dikatakan, selama kurang lebih tujuh bulan menjadi anggota DPRD, Ramsi mengaku telah berkali-kali menerima keluhan dari masyarakat terkait pelayanan RSUD Dunda yang dinilai jauh dari memuaskan.
Persoalan utama yang kerap dikeluhkan adalah ketidak tersedianya obat-obatan saat dibutuhkan.
“Keluhan mereka itu adalah pelayanan yang mereka alami tidak maksimal, terutama sering tidak adanya ketersediaan obat-obatan,” ujar Ramsi Sondakh.
Tak hanya soal pelayanan medis, Ramsi juga menyoroti masalah keuangan rumah sakit, terutama utang RSUD kepada para vendor penyedia barang dan jasa.
Ia menyebutkan bahwa keterlambatan pembayaran telah menjadi sumber keluhan lain yang cukup serius.
“Masalah hutang RSUD Dunda ini juga menjadi pembahasan kami di Pansus LKPJ Bupati kemarin. Bahkan ada salah satu vendor pemasok obat mengeluh soal tagihan mereka yang sering lamban dibayar oleh RSUD. Padahal kita ketahui RSUD memiliki uang yang tersimpan di sejumlah bank. Jadi menurut saya ini miris, ada uang tersimpan tapi hutang juga banyak,” tegas Ramsi Sondakh.
Situasi ini, menurutnya mencerminkan adanya persoalan dalam manajemen internal rumah sakit.
Dia menyebut, perlu transparansi lebih lanjut mengenai pengelolaan anggaran dan proses kerja sama dengan pihak ketiga. Ramsi pun membandingkan kondisi RSUD Dunda dengan sejumlah rumah sakit swasta di Gorontalo.
Ia menilai, rumah sakit swasta justru lebih berkembang pesat meski hanya mengandalkan dana operasional sendiri tanpa dukungan dari APBN maupun APBD.(Deice)
