Legislatif

Sejumlah Gudang Jagung di Kabgor Tolak Hasil Panen Petani, Pemprov Diminta Turun Tangan

×

Sejumlah Gudang Jagung di Kabgor Tolak Hasil Panen Petani, Pemprov Diminta Turun Tangan

Share this article
Sejumlah Gudang Jagung di Kabgor Tolak Hasil Panen Petani, Pemprov Diminta Turun Tangan
Aleg DPRD Kabupaten Gorontalo, Safrudin Hanasi.

Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo diminta segera turun lapangan mengecek sejumlah gudang pengumpul jagung yang ada diwilayah Kabupaten Gorontalo, khususnya wilayah Tibawa dan Pulubala.

Berita Terkait:  Kinerja RSUD MM Dunda Harus Dievaluasi, Hasil RDP DPRD Kabgor

Hal ini dikemukakan aleh Dekab Gorontalo, Safrudin Hanasi, Sabtu (22/03/2025). Sejumlah gudang penampung ini diduga tidak mau lagi menerima hasil panen jagung dari petani.

Menurut Safrudin Hanasi, saat ini memasuki musim panen, namun kondisinya banyak gudang jagung yang tidak mau menerima hasil panen mereka.

Berita Terkait:  Thariq Dinilai Tak Mampu Pimpin Daerah, DPRD Diminta Bentuk Pansus Interpelasi

“Kami meminta adanya perhatian Gubernur Gorontalo untuk segera turun menginspeksi ke gudang-gudang,” jelas Safrudin.

Dikatakannya, pengambilan jagung ini juga memperhatikan kadar air.

Berita Terkait:  AKD Kabgor Resmi Terbentuk: Diluar Banggar, Tak Ada Aleg Golkar yang Jabat Ketua

“Dan terkadang kadar air juga banyak yang membuat petani merasa dirugikan tanpa mereka sadari,” kata dia.

“Saya berharap, pemerintah provinsi bisa melakukan dan intervensi kadar air untuk tidak merugikan petani,” tegas Aleg PKS ini.

Berita Terkait:  Irwan Ajak Warga Lestarikan Lingkungan

Aleg dapil Tibawa Pulubala ini menambahkan, berkaitan dengan instruksi Presiden terhadap harga jagung masih bervariasi di gudang, sehingga pemerintah provinsi perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk segera mengamankan kebijakan tersebut.

“Kami meminta kepada pemerintah provinsi untuk bisa melakukan hal tersebut, dengan menyamaratakan harga jagung dan jangan ada perbedaannya,” harapnya.(Deice) 

Berita Terkait:  DPRD Kabgor Mulai Bahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025