Akar Krisis: Perebutan Pengaruh, Bukan Sekadar Konflik Etnis
Narasi umum yang sering kita dengar menyebutkan bahwa konflik di Sudan merupakan bentrokan antara dua kekuatan militer: Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) yang dipimpin Abdel Fattah al-Burhan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) yang dipimpin Mohamed Hamdan Dagalo (Hemeti).
Media menggambarkannya sebagai konflik perebutan kekuasaan setelah kudeta 2021, seolah murni bersifat internal. Padahal, konflik ini tidak dapat dipahami tanpa melihat konteks geopolitik global dan keterlibatan kekuatan asing di belakang layar.
Menurut laporan Amnesty International (7 April 2025), pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF)—salah satu aktor utama konflik—melakukan kekerasan seksual berskala besar terhadap perempuan dan anak-anak.
Amnesty mendokumentasikan setidaknya 36 kasus pemerkosaan dan pemerkosaan massal terhadap korban berusia antara 15 hingga 50 tahun.
Kekejaman semacam ini menunjukkan bahwa perang di Sudan telah bergeser dari sekadar perebutan kekuasaan menjadi krisis kemanusiaan akut yang mencerminkan kegagalan total sistem global dalam melindungi warga sipil.
Amerika Serikat dan Inggris memiliki sejarah panjang dalam menciptakan ketegangan di Sudan. Sejak era kolonial, Inggris menguasai Sudan bersama Mesir dalam sistem condominium, mewariskan struktur sosial yang rapuh dan terpecah.
Setelah kemerdekaan, Sudan terus berada dalam orbit kepentingan Barat. Intervensi ekonomi melalui lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia memperlemah kemandirian ekonomi Sudan, memaksa pemerintah untuk membuka pintu bagi investasi asing yang seringkali hanya menguntungkan korporasi Barat.
