Lembaga Internasional: Alat Legitimasi Hegemoni
Krisis Sudan sekali lagi membuktikan bahwa lembaga-lembaga internasional seperti PBB, Uni Afrika, IMF,
dan Bank Dunia tidak berdiri di atas kepentingan kemanusiaan sejati.
Mereka adalah produk dari sistem internasional yang dirancang untuk melanggengkan dominasi negara-negara adidaya. Resolusi, embargo, bahkan bantuan kemanusiaan seringkali digunakan sebagai instrumen tekanan politik.
Menurut laporan Reuters (19 September 2025) yang mengutip data Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), lebih dari 3.384 warga sipil tewas hanya dalam enam bulan pertama tahun 2025, sebagian besar di wilayah Darfur.
Namun lembaga-lembaga internasional tampak tidak mampu—atau tidak mau—menghentikan kekerasan itu. Situasi ini memperkuat anggapan bahwa mekanisme global yang dikendalikan Barat hanya berfungsi ketika selaras dengan kepentingan mereka.
Di satu sisi, mereka berbicara tentang demokrasi dan hak asasi manusia, namun di sisi lain mereka menutup mata terhadap fakta bahwa kekacauan di Sudan lahir dari intervensi dan eksploitasi ekonomi yang mereka dukung.
Skema bantuan dan pinjaman hanya memperpanjang ketergantungan. Sudan, yang seharusnya bisa berdiri di atas kakinya sendiri berkat kekayaan sumber daya, justru terus diseret menjadi negara klien yang lemah dan tunduk pada kepentingan kapital global.
