Legislatif

Reses Perdana, Windra Fokus Soal Perlindungan Perempuan dan Anak

×

Reses Perdana, Windra Fokus Soal Perlindungan Perempuan dan Anak

Share this article
Reses Perdana, Windra Fokus Soal Perlindungan Perempuan dan Anak
Reses perdana yang dilaksanakan oleh aleg PKS DPRD Gorut, Windra Lagarusu di daerah pemilihannya.

Hargo.co.id, GORONTALO – Sebagai aleg DPRD Gorontalo Utara (Gorut) yang muda dan juga sebagai pendatang baru, Windra Lagarusu turut eksis dalam pelaksanaan reses masa sidang kedua tahun sidang pertama 2024–2025.

Berita Terkait:  Beni Nento Dukung Penuh Atlet Panjat Tebing Pohuwato di Pra PON

Buktinya, aleg dari PKS ini, turun langsung di daerah pemilihannya yakni Kecamatan Anggrek dan Monano, yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Mootilango, Kecamatan Anggrek, baru-baru ini.

Pada reses perdana tersebut, Windra Lagarusu juga turut didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Gorut, Salha Uno, serta Kepala Desa Mootilango, Suleman Pakaya.

Berita Terkait:  Wakil Ketua DPRD Kabgor Dorong Lahirnya Instruktur Muda Lewat Diklat PPIM 2026

Dalam forum reses yang bernuansa interaktif dan kekeluargaan tersebut, para warga yang hadir turut menyampaikan aspirasi,

khususnya terkait dengan meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak.

Berita Terkait:  Komisi I DPRD Kabgor Bahas Program Strategis 2026 Bersama Mitra Kerja

Terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh warga yang hadir saat itu, Windra Lagarusu memberikan respon positif,

bahkan menegaskan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak menjadi salah satu perhatian utamanya di parlemen daerah.

Berita Terkait:  Bahas Potensi Pajak dan Retribusi, Pansus DPRD Gorut Rapat Bersama OPD Teknis

“Saya tentunya akan membawa aspirasi yang disampaikan ke DPRD untuk dibahas bersama agar menjadi kebijakan perlindungan yang dapat diperkuat,” tegasnya.

Lanjut dikatakan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab individu atau keluarga,

Berita Terkait:  Pendapatan Tak Sesuai Kondisi Riil, Fraksi Nasdem Minta Bupati Gorut Susun Kembali APBD 2026

tetapi sudah menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk pemerintah dan legislatif.

Ia juga menegaskan pentingnya edukasi dan keterlibatan semua elemen masyarakat dalam pencegahan kekerasan.

Berita Terkait:  Pansus Targetkan Ranperda BMD Gorut Disahkan Bulan Juli

“Kita perlu membangun kesadaran kolektif. Saya mendorong agar pemerintah desa, tokoh agama, dan kelompok majelis taklim lebih aktif

dalam memberikan edukasi dan menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak,” tandasnya.(Alosius) 

Berita Terkait:  RKA Belum Ada, Pembahasan APBD 2024 Gorut Jalan Ditempat