Legislatif

Fraksi Hanura-PKS DPRD Gorut Siap Bahas KUA-PPAS Perubahan

×

Fraksi Hanura-PKS DPRD Gorut Siap Bahas KUA-PPAS Perubahan

Sebarkan artikel ini
Fraksi Hanura-PKS DPRD Gorut Siap Bahas KUA-PPAS Perubahan
Wakil Ketua DPRD Gorut, Ridwan R. Arbie saat menerima dokumen KUA-PPAS perubahan tahun anggatan 2025 yang diserahkan Bupati Gorut, Thariq Modanggu.

Hargo.co.id, GORONTALO – Fraksi Hanura-PKS DPRD Gorontalo Utara (Gorut), siap membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) perubahan tahun anggaran 2025.

Berita Terkait:  Aleg Gorut Apresiasi Aksi Heroik Rizki

Penegasan tersebut disampaikan oleh juru bicara fraksi, Fitri Yusup Husain saat membacakan pendapat fraksi dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan DPRD Gorut.

“Dan kami Fraksi Hanura PKS siap untuk kembali membahas PPAS 2025 dengan baik,” tegasnya.

Berita Terkait:  Fraksi PKB Absen di Paripurna Ranperda APBD 2024, Suryaharto: Tak Ada Alasan Penundaan

Lebih lanjut dikatakan oleh Fitri bahwa pihaknya menginginkan adanya perubahan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2025 yang lebih baik, akurat dan terukur.

“Kami ingin sebuah perubahan di APBD 2025 yang lebih baik,

Berita Terkait:  Sinkronkan Program UMKM, DPRD Kabgor Gelar Rakor dengan 12 OPD

dan datanya akurat yang serapannya terukur dan prioritasnya jelas kepada rakyat,” ungkapnya.

Terhadap harapan tersebut Fraksi Hanura-PKS merekomendasikan beberapa poin. Pertama, prioritas program untuk pendidikan dan kesehatan.

Berita Terkait:  Tahun Depan, Penerbitan Perda di Kabgor Sesuai Prioritas

“Selain itu juga, rekomendasi selanjutnya yakni program yang tidak mendesak dialihkan pada program yang langsung menyentuh rakyat,” kata Fitri.

Rekomendasi selanjutnya, yakni terkait dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang memang menjadi atensi serius dari DPRD Gorut.

Berita Terkait:  Gudang Jagung PT. SUL Tutup, Petani Mengadu ke DPRD Gorut

Fraksi Hanura-PKS merekomendasikan agar pemerintah daerah membentuk satuan tugas (Satgas) PAD yang dapat bekerja cepat dan tepat serta tuntas.

“Rekomendasi berikutnya terkait dengan anggaran untuk Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang mengalami lonjakan agar dilakukan audit,” ungkapnya.

Berita Terkait:  DPRD Apresiasi Upaya Pemkab Gorontalo Dorong Percepatan Pembangunan

Kemudian untuk rekomendasi yang disampaikan, yakni terkait dengan perbaikan metodologi proyek silfat berbasis data MIL.

“Serta menetapkan sistem peringatan dini untuk mensejahterakan anggaran yang lambat,” tandasnya.(Alosius) 

Berita Terkait:  Pembahasan KUA-PPAS 2026 Tanpa Kehadiran Ketua TAPD