Hargo.co.id, GORONTALO – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal yang jumlahnya masih mendominasi angkatan kerja di daerah tersebut.
Pesan itu disampaikan Gubernur Gusnar dalam malam penganugerahan Jamsostek Award 2026 Provinsi Gorontalo yang digelar di Azlea Convention Center, Kota Gorontalo, Sabtu (5/9/2026).
Gubernur Gusnar menyoroti komposisi angkatan kerja Gorontalo yang dinilai menunjukkan masih terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan formal.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, dari sekitar 540 ribu angkatan kerja di Gorontalo, sebanyak 67 persen bekerja di sektor informal. Sementara pekerja formal berada di kisaran 33 persen.
Menurut Gubernur Gusnar, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena pekerja informal umumnya belum memperoleh perlindungan ketenagakerjaan secara optimal.
“Data ini menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan formal belum tersedia seperti apa yang kita harapkan,” kata Gubernur Gusnar.
Ia meminta pemerintah kabupaten/kota hingga pihak terkait lainnya tidak hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memastikan pekerja yang telah menggantungkan hidup dari sektor informal mendapatkan perlindungan sosial.
“Saya minta kita semua termasuk teman-teman kabupaten/kota ada perhatian serius untuk memikirkan dan mengupayakan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan khususnya yang ada di sektor informal,” tegasnya.
Gubenur Gusnar mengatakan kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah di tengah indikator makro ekonomi Gorontalo yang menurutnya menunjukkan tren positif.
Namun, capaian ekonomi tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja di lapangan.
“Gambaran makro ekonomi Gorontalo semuanya bagus dan trennya positif. Tetapi ketika membaca data lapangan kerja yang tersedia, itu relatif masih rendah,” ujarnya.
Maka dari itu, ia mendorong pemerintah daerah mencari berbagai skema yang memungkinkan pekerja informal memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan.
Gubernur Gusnar mengakui kemampuan fiskal pemerintah daerah masih terbatas. Meski demikian, keterbatasan anggaran menurutnya tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan perlindungan terhadap pekerja.
“Saya paham, kita tidak memiliki dana yang cukup. Tetapi paling tidak, ada niat dan usaha untuk bisa melindungi rakyat sendiri,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Suci Rahmad, mengapresiasi dukungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga pemerintah desa di Gorontalo dalam memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurut Suci, dukungan tersebut terlihat dari adanya pembiayaan melalui anggaran pemerintah daerah.
Ia mencatat sebanyak 82.976 pekerja di Gorontalo telah mendapatkan perlindungan melalui pembiayaan pemerintah daerah.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa yang telah memberikan dukungan melalui penganggaran daerah,” ujar Suci.
Meski demikian, Suci menegaskan perluasan perlindungan pekerja tidak dapat sepenuhnya mengandalkan APBD maupun APBDes.
Menurutnya, potensi pembiayaan lain perlu terus dioptimalkan, salah satunya melalui peningkatan kepatuhan badan usaha dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerjanya.
“Perlindungan tidak hanya bergantung pada APBD dan APBDes. Kita dapat mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan lainnya melalui kepatuhan badan usaha,” pungkasnya.(Rls)
