Hargo.co.id, GORONTALO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo menuntut kejelasan data karyawan PT Royal Coconut yang masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan.
Pasalnya, terdapat perbedaan data antara yang ditemukan FSPMI dengan data perusahaan. Dimana, berdasarkan data FSPMI, ada 60 persen pekerja di Royal Coconut yang belum tercover BPJS.
Sementara, menurut perusahaan, dari 982 karyawan yang dipekerjakan, sudah sebagian besar yang terlindungi BPJS.
“Kami meminta data yang valid dan transparan. Jangan sampai ada perbedaan angka yang justru mengaburkan kejelasan. Ini menyangkut hak dasar pekerja dan harus ditegaskan sanksinya jika ada pelanggaran,” ujar anggota DPRD Kabgor, Yulis Igrisa pada RDP antara PT Royal Coconut dengan FSPMI, Senin (18/11/2024).
Pada kesempatan itu, Yulis juga menyoroti keluhan terkait potongan gaji pekerja untuk iuran BPJS yang tidak sesuai dengan program yang diikuti.
“Ini persoalan serius. Kami berharap perusahaan dapat menghadirkan data lengkap yang menunjukkan siapa saja yang telah terdaftar, program apa saja yang diikuti, dan status pekerjaannya,” kata Yulis.
DPRD mendesak agar pemerintah daerah lebih proaktif mengawasi pelaksanaan aturan terkait jaminan sosial pekerja.
“Peran pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan hak pekerja tidak diabaikan. Jika ini dibiarkan, akan merugikan pekerja dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap perusahaan,” tegas Yulis.
Selain itu, DPRD meminta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk menghadirkan data yang terintegrasi dan memastikan kebenaran informasi yang disampaikan perusahaan. Hal ini penting agar tidak ada pekerja yang kehilangan haknya karena kelalaian administrasi.
Yulis mengusulkan agar dilakukan pelaporan berkala setiap tiga hingga enam bulan terkait status pendaftaran pekerja.
“Pelaporan ini mencakup karyawan tetap maupun harian, sehingga ada transparansi dalam pelaksanaan kewajiban jaminan sosial,” imbuh Yulis.(*)
Penulis: Deice
