Hargo.co.id, GORONTALO – Polemik penetapan eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf Gorontalo sebagai objek cagar budaya kembali memanas. Dua anggota Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang sebelumnya ikut membubuhkan tanda tangan dalam rekomendasi kini menyatakan menarik tanda tangan mereka dari dokumen tersebut.
Kedua anggota TACB itu adalah Moh. Trinaldy Kadir dan Wawan R. Neu.
Penarikan tanda tangan tersebut disebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dokumen rekomendasi yang belakangan dipersoalkan, khususnya menyangkut materi dan foto yang digunakan sebagai bagian dari dasar penyusunan rekomendasi.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah adanya perbedaan antara foto dalam naskah rekomendasi TACB dengan sejumlah dokumentasi sejarah bangunan Kantor Pos dan Telegraf Gorontalo.
Trinaldy dan Wawan mengaku menemukan perbedaan tersebut setelah membandingkan foto yang digunakan dalam rekomendasi dengan foto milik saksi sejarah, Zain Badjeber.
Menurut keduanya, foto Zain Badjeber yang berkaitan dengan peristiwa 23 Januari 1942 justru memperlihatkan bentuk fisik Kantor Pos dan Telegraf yang dinilai memiliki kemiripan dengan foto Kantor Pos tahun 1910 yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Sementara foto yang dicantumkan dalam naskah rekomendasi TACB disebut menunjukkan kondisi fisik bangunan yang berbeda.
Perbedaan dokumentasi tersebut menjadi semakin krusial karena dalam naskah rekomendasi disebutkan bahwa bangunan Kantor Pos mengalami renovasi pada 1959.
Selain persoalan foto, keduanya juga mempertanyakan objek yang sebenarnya menjadi fokus kegiatan pengkajian pada 2019.
Berdasarkan keterangan keduanya, objek yang mereka pahami untuk dikaji saat kegiatan pada sekitar September 2019 adalah Kantor Pos Gorontalo.
Hal itu, menurut mereka, terlihat dari spanduk kegiatan yang hanya mencantumkan pengkajian atau penelitian terhadap Kantor Pos Gorontalo.
Persoalan tersebut kini ikut masuk dalam laporan Pemerintah Kota Gorontalo ke Polresta Gorontalo Kota terkait dugaan pemalsuan dokumen.
Kuasa hukum Pemkot Gorontalo, Batin Tomayahu, membenarkan bahwa kedua anggota TACB tersebut telah membuat dan menandatangani surat pernyataan mengenai persoalan rekomendasi tersebut.
Menurut Batin, keduanya juga menyatakan kesediaan untuk memberikan keterangan kepada penyidik terkait proses penyusunan rekomendasi.
Bahkan, keduanya disebut siap menjadi saksi mahkota dalam perkara yang dilaporkan Pemkot Gorontalo.
“Surat pernyataannya sudah ditandatangani. Mereka juga siap memberikan keterangan dan menjadi saksi mahkota dalam laporan Pemkot,” kata Batin.
Keterangan kedua anggota TACB itu dinilai dapat menjadi bagian penting dalam mengurai proses penyusunan rekomendasi,
termasuk siapa yang menyiapkan materi, bagaimana foto digunakan, serta dasar informasi yang menjadi rujukan dalam dokumen tersebut.
Pemkot Gorontalo sebelumnya telah membawa persoalan ini ke ranah hukum dengan melaporkannya ke Polresta Gorontalo Kota.
Namun, ada atau tidaknya unsur pidana, termasuk dugaan pemalsuan dokumen, sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik
untuk membuktikannya berdasarkan alat bukti dan keterangan para pihak.
Polemik ini pun berpotensi membuka kembali proses panjang lahirnya rekomendasi TACB
hingga penetapan eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf sebagai objek cagar budaya.
Terlebih, munculnya dua anggota TACB yang menarik tanda tangan dan menyatakan siap memberikan keterangan kepada penyidik dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap secara lebih terang bagaimana dokumen rekomendasi tersebut disusun dan digunakan.(Rls)
