Hargo.co.id, GORONTALO – Pengelolaan pertambangan rakyat di NTB digadang-gadang menjadi percontohan nasional.
Untuk itu, sebagai upaya percepatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Provinsi Gorontalo, Gubernur Gusnar Ismail bersama Kapolda Gorontalo dan Ketua Deprov beserta Komisi II, mengulik keberhasilan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menata sektor pertambangan rakyat.
Kedatangan Gubernur Gusnar Ismail bersama rombongan diterima langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal,
di ruang kerjanya, Senin (13/10/2025), didampingi Forkopimda NTB, Kapolda, Ketua DPRD, Kajati, dan dinas terkait.
Dalam pertemuan tersebut, kolaborasi antara Polda dan Pemprov NTB dalam pembentukan koperasi tambang dan percepatan penerbitan IPR menjadi pokok bahasan utama.
Gubernur Gusnar Ismail mengapresiasi strategi kolaboratif NTB tersebut.
Di satu sisi Polda NTB menutup semua celah pintu masuk bahan berbahaya seperti mercury dan sejenisnya dalam aktifitas tambang rakyat,
di sisi lain Pemprov NTB mendorong percepatan penerbitan IPR melalui skema koperasi tambang.
“Ini tentu menjadi wujud nyata penegakan regulasi sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Tidak hanya sekedar memberikan pembatasan, tetapi juga memberikan solusi keberpihakan
atas kesejahteraan penambang rakyat,” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pongoliu, saat dimintai penjelasan usai pertemuan itu.
Langkah yang dilaksanakan di Pemprov NTB ini akan menjadi pembelajaran penting bagi Provinsi Gorontalo
dalam menyiapkan strategi yang efektif dan tepat dalam mengembalikan tata kelola pertambangan rakyat.
Pembentukan koperasi tambang dan opsi kerja sama koperasi dengan pemilik modal yang menguntungkan kedua belah pihak,
akan menjadi role model untuk ditiru dan kembangkan di Gorontalo. (Rls)
