Hargo.co.id, SUMUT – Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi menjelaskan terkait penyelesaian perkara dengan restorative justice (RJ).
Ia mengatakan menekankan, RJ tidak diberlakukan kepada permasalahan apa saja, tetapi hanya yang memenuhi syarat.
Hal tersebut, kata dia, sebagaimana yang ditegaskan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, bahwa RJ harus benar-benar tepat sasaran.
“Sejatinya kita ingin menghadirkan tadi rasa keadilan yang bisa dirasakan yang kita dorong melalui RJ bisa terwujud,” kata Kapolda, Senin (4/8/23).
“Sehingga bisa dipahami bagaimana masyarakat bahwa restorative justice ini tidak untuk semua perkara,” tambahnya.
Ia berharap, RJ bisa memberikan keadilan di masyarakat.
Hal tersebut sebagaimana aturan dalam Mahkamah Agung (MA), RJ bisa dilakukan kepada perkara yang kerugiannya di bawah Rp.2.500.000.
Kapolda juga memerintahkan RJ dilakukan langsung oleh Kapolres dan Kapolsek agar benar benar diterapkan dengan tepat sasaran.
Ia menegaskan, pada jajaran tersebut, persoalan lebih diketahui secara detil karena langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Lebih lanjut dijelaskan Kapolda, jajaran Kapolres dan Kapolsek juga harus melihat tidak hanya dari perspektif hukum, tetapi juga sosial.
Dengan demikian, penyelesaian perkara melalui RJ diharapkan dapat lebih dirasa masyarakat.
Ditambahkan Kapolda, di Sumut sendiri kasus yang diselesaikan secara RJ didominasi oleh kasus perselisihan dan pencurian.
“Banyak hal-hal yang sifatnya perselisihan, kedua pencurian ringan. Itu juga sudah diatur dalam Mahkamah Agung (MA),” kata Kapolda.
“MA memberikan keputusan bilamana kerugian kurang dari Rp 2,5 juta, kiranya bisa diselesaikan secara restorative justice,” tambahnya.
Belakangan, RJ tersebut direalisasikan oleh Polres Simalungun. Kapolres Simalungun, AKBP Ronald F.C Sipayung menggelar RJ secara massal.
Dalam acara tersebut, terdapat 64 perkara yang didamaikan melalui RJ, di mana korban dan terlapor telah saling memaafkan.
Hukuman yang diberikan kepada tersangka adalah kegiatan bakti sosial seperti membersihkan tempat ibadah dan perkantoran.
“Restorative Justice dipandang sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak dengan cara mediasi,” ungkap Kapolres.(*)
Rilis: Humas Mabes Polri
