Hargo.co.id, GORONTALO – Kritik yang dilontarkan HMI Cabang Gorontalo terkait kelangkaan tabung Gas LPG 3 kilogram menjelang Ramadan mendapat tanggapan tegas dari Juru Bicara Wali Kota Gorontalo, Hadi Sutrisno Daud.
Sebelumnya, HMI Cabang Gorontalo melalui Kabid PTKP, Syawal Hamjati, mengkritik Wali Kota Gorontalo atas kelangkaan LPG 3 Kg yang dinilai meresahkan masyarakat, terutama menjelang bulan suci Ramadan.
Syawal menyebut gas elpiji merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapat perhatian serius pemerintah daerah.
Namun, Hadi membantah kritik tersebut dan menilai pernyataan itu tidak tepat sasaran.
Menurutnya, pengaturan stok dan distribusi LPG bukan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, melainkan kewenangan pemerintah pusat melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
“Pengaturan stok dan distribusi Gas LPG bukan kewenangan pemerintah daerah, tetapi kewenangan pemerintah pusat,” tegas Hadi.
Ia bahkan berseloroh menanggapi kritik tersebut. “Nampaknya anak HMI yang satu ini harus banyak belajar lagi,” ujarnya.
Hadi menambahkan, termasuk izin pendirian pangkalan gas, bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa fenomena kelangkaan LPG 3 Kg menjelang Ramadan bukan hanya terjadi di Kota Gorontalo, tetapi hampir di berbagai daerah di Indonesia.
“Syawal harus tahu bahwa kelangkaan Gas LPG 3 Kg bukan hanya di Kota Gorontalo,
tetapi terjadi di semua daerah dan selalu menjadi fenomena jelang Ramadan,” katanya.
Hadi juga menyinggung soal tanggung jawab pemerintahan dalam konteks distribusi energi bersubsidi.
Jika pemerintah daerah dituntut ikut memperjuangkan kestabilan stok LPG bagi masyarakat miskin,
menurutnya, peran yang lebih besar berada pada pemerintah pusat yang diwakili gubernur di daerah.
“Kalau tuntutannya pemerintah daerah harus ikut andil memperjuangkan kestabilan stok Gas LPG untuk rakyat miskin, maka yang lebih bertanggung jawab adalah Gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah,” ujarnya.
“Jadi kritik Syawal seharusnya ditujukan kepada Gubernur, bukan Wali Kota,” tutup Hadi.(Rls)
