Metropolis

Polres Boalemo Klarifikasi Isu Penolakan Laporan PETI, Pelapor Tempuh Jalur Propam

×

Polres Boalemo Klarifikasi Isu Penolakan Laporan PETI, Pelapor Tempuh Jalur Propam

Share this article
Polres Boalemo Klarifikasi Isu Penolakan Laporan PETI, Pelapor Tempuh Jalur Propam
Rivandi, pelapor PETI di Hutan Sapa.

Hargo.co.id, GORONTALO – Isu dugaan penolakan laporan warga terkait aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Hutan Sapa memicu polemik di tengah masyarakat.

Berita Terkait:  Hari Ketiga Pasca Longsor Tambang Suwawa: Korban Capai 137 Jiwa, 23 Tewas, 33 dalam Pencarian

Menanggapi kabar tersebut, Polres Boalemo memberikan klarifikasi resmi yang dimuat salah satu media online lokal, Rabu (18/2/2026).

Melalui pernyataannya, Polres Boalemo menegaskan tidak pernah menolak laporan masyarakat. Setiap aduan, menurut pihak kepolisian, tetap diterima dengan catatan harus dilengkapi data dan informasi yang jelas agar dapat diproses sesuai prosedur.

Berita Terkait:  Gelar Operasi Pekat, Polresta Gorontalo Kota Sita Ribuan Botol Miras

Kepolisian menyebut, permintaan kelengkapan administrasi merupakan bagian dari mekanisme standar guna memastikan laporan memiliki dasar yang cukup untuk ditindaklanjuti.

Jika unsur pelanggaran hukum terpenuhi, pihaknya menyatakan siap melakukan proses lebih lanjut. Masyarakat pun diimbau menyampaikan laporan secara lengkap dan akurat.

Berita Terkait:  Lakukan Penganiayaan Pakai Pistol Mainan, Tiga Warga Gorontalo Dibekuk Polisi

Di sisi lain, pelapor menyatakan menghormati klarifikasi tersebut.

Namun, karena laporannya belum dapat diproses sebagaimana yang diharapkan, ia berencana membawa persoalan itu ke Propam Polda Gorontalo sebagai bentuk keberatan atas sikap aparat yang dinilai tidak profesional.

Berita Terkait:  Mengamuk di Pasar Malam Sambil Acungkan Badik, Seorang Pria di Popayato Diamankan Polisi

Rivandi menegaskan, langkah tersebut diambil setelah upayanya melaporkan dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Hutan Sapa tidak diterima.

Ia berpendapat, laporan masyarakat seharusnya dicatat terlebih dahulu sebagai dasar penyelidikan, bukan terkendala alasan administratif.

Berita Terkait:  Diduga Cabuli Stafnya, Mantan Kades di Paguat Ditahan Polisi

“Saya akan melaporkan tindakan penolakan laporan ini ke Propam Polda Gorontalo. Ini bukan soal pribadi, tapi soal hak masyarakat untuk melapor dan mendapatkan perlindungan hukum,” ujar Rivandi.

Ia menilai, dugaan penolakan laporan berpotensi mencederai prinsip pelayanan publik dan transparansi penegakan hukum, khususnya dalam penanganan kasus pertambangan ilegal.

Berita Terkait:  Tiang Listrik Miring di Suwawa Buat Khawatir Warga Sekitar

Lebih lanjut, Rivandi mengungkapkan bahwa dirinya bersama sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam aliansi telah menggelar rapat konsolidasi.

Pertemuan tersebut menyepakati langkah lanjutan untuk mendorong penanganan kasus tambang ilegal di kawasan Sapa secara serius dan terbuka.

Berita Terkait:  Polisi Ungkap Sejumlah Kasus yang Dilakoni IB Sebelum Gelapkan Sepeda Motor

“Kami akan terus mengawal agar kasus tambang ilegal di Sapa benar-benar ditindaklanjuti secara transparan,” tegasnya.

Pelaporan ke Propam Polda Gorontalo, menurutnya, menjadi bagian dari upaya meminta pengawasan internal atas dugaan ketidakprofesionalan aparat dalam menerima laporan masyarakat. (Mg-08) 

Berita Terkait:  Polisi Temukan Siswa di Paguyaman Bolos saat Jam Sekolah