Hargo.co.id, GORONTALO – Jika mau ditanyakan soal ada apa sebenarnya dengan Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), secara jujur Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Deasy S.M Datau dengan tegas mengatakan bahwa dirinya juga bingung dan tidak mengetahui secara jelas.
Sebab, kata Deasy, pihak eksekutif atau pemerintah daerah tak pernah terbuka dengan pihaknya.
Hal ini diungkapkan oleh Deasy saat berbincang dengan awak media ini di rumah dinasnya, beberapa waktu lalu.
“Kalau mau ditanya, saya juga bingung dengan kondisi daerah saat ini,” kata Deasy.
Ketika ditanya soal kondisi keuangan daerah saat ini yang kabarnya mengalami defisit? Deasy membenarkan hal itu. Ia mengungkapkan, sesuai dengan APBD 2023, daerah mengalami defisit kurang lebih Rp. 39 Miliar.
“Untuk defisit, sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBD 2023 sekitar Rp. 39 Milyar, namun sampai saat ini berapa kekurangan keuangan daerah itu belum jelas,” tegasnya.
Jika memang ada kekurangan anggaran, lantas kapan proses penyelesaiannya dan seperti apa strategi yang akan diambil untuk mengatasinya? Sambil tersenyum Deasy mengatakan bahwa bagaimana pihaknya akan mencoba merumuskan penyelesaiannya seperti apa, sementara pihak eksekutif tidak pernah terbuka dengan pihaknya.
“Masalnya setiap kali ditanya, pihak eksekutif hanya mengatakan masih sementara dimapping. Sampai kapan mappingnya,” ujar Deasy S.M Datau.
Deasy menegaskan bahwa pihaknya sangat ingin membantu untuk menyelesaikan polemik yang berkembang saat ini. Hanya saja, pihaknya kebingungan dengan strategi yang akan ditempuh karena pemerintah daerah tidak mau terbuka.
Menurutnya, jika pihak eksekutif terbuka dan jujur tentu akan ada komunikasi yang maksimal terbangun untuk kepentingan daerah.
“Seperti halnya untuk anggaran, kami tidak bisa mengawasi sebagaimana tupoksi pengawasan yang melekat ke DPRD. Kami mengetahui hanya berdasarkan laporan, namun seperti apa alurnya yang ada di aplikasi SIPD atau SIMDA, itu kami tidak mengetahuinya,” tandasnya.(*)
Penulis: Alosius M. Budiman
