Hargo.co.id, GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menerima audiensi mahasiswa yang tergabung dalam Forum Pemuda Gorontalo (FPG) terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya pembagian makanan kering selama bulan Ramadan. Pertemuan berlangsung di kediaman Wakil Gubernur, Sabtu (28/2/2026).
Dalam audiensi tersebut, Wakil Gubernur didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Kesbangpol, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), serta unsur kepolisian.
Mahasiswa menyampaikan sejumlah temuan di lapangan. Mereka menilai ada makanan kering yang dibagikan kepada siswa tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi.
Salah satu yang disorot yakni roti dengan sisa masa kedaluwarsa satu hari saat dibagikan, sehingga menimbulkan kekhawatiran jika dikonsumsi keesokan harinya.
Menanggapi laporan tersebut, Idah Syahidah yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Provinsi Gorontalo meminta mahasiswa menyampaikan data secara rinci dan lengkap, tidak hanya dokumentasi foto.
Ia meminta agar laporan disertai lokasi Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), waktu kejadian, serta bukti pendukung lainnya agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Ini merupakan keluhan masyarakat dan harus ditindaklanjuti. Jika terbukti ada SPPG yang tidak menjalankan ketentuan, saya mendukung untuk dilakukan penutupan sementara,” tegas Wagub Idah Syahidah.
Idah Syahidah juga mengingatkan seluruh SPPG agar tidak melakukan manipulasi harga maupun pelanggaran lain dalam pelaksanaan program.
Menurutnya, Program MBG akan diaudit oleh pemerintah bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
sehingga setiap pelanggaran, termasuk praktik mark-up harga, berpotensi menjadi temuan serius.
Wakil Gubernur menjelaskan, dalam pengelolaan menu MBG terdapat mekanisme subsidi silang.
Misalnya, untuk siswa sekolah dasar dengan pagu Rp8.000 per anak, pada hari tertentu nilai menu bisa lebih rendah seperti roti dan telur, namun pada hari lain dapat lebih tinggi dengan tambahan susu atau menu lain yang memiliki nilai gizi dan biaya lebih besar.
Penentuan menu, lanjutnya, telah diarahkan pemerintah pusat melalui BGN dan disesuaikan dengan kondisi serta ketersediaan bahan pangan lokal. Kebijakan ini juga membuka peluang bagi petani, nelayan, peternak, dan pedagang lokal untuk terlibat dalam rantai pasok program.
“Program ini pada dasarnya sangat baik dan memiliki dampak luas terhadap perputaran ekonomi daerah apabila dikelola secara transparan dan akuntabel. Jika ada kekurangan, mari kita perbaiki dengan solusi. Manfaatkan peluang ini agar ekonomi daerah ikut bergerak dan anak-anak kita tetap mendapatkan asupan gizi yang layak,” pungkasnya.(Rls)
