Hargo.co.id, GORONTALO – Penanganan kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Pohuwato memasuki tahap penuntutan.
Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), penyidik Satreskrim Polres Pohuwato menyerahkan tersangka bersama barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pohuwato dalam pelimpahan tahap II, Senin (27/7/2026).
Dengan pelimpahan tersebut, proses hukum terhadap tersangka berinisial B.A. kini beralih ke pihak kejaksaan untuk selanjutnya disiapkan menuju persidangan di pengadilan.
Kapolres Pohuwato AKBP H. Busroni, S.I.K., M.H. melalui Kasat Reskrim Iptu Renly Turangan, S.H. menjelaskan bahwa tahap II dilakukan setelah seluruh hasil penyidikan dinyatakan memenuhi syarat oleh kejaksaan.
“Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21, penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya perkara akan memasuki tahap penuntutan hingga persidangan,” ujar Iptu Renly.
Kasus ini terungkap saat personel Satreskrim Polres Pohuwato melakukan patroli di wilayah Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, pada 11 Juni 2026 lalu. Dalam operasi tersebut, petugas menghentikan sebuah mobil pikap Suzuki Mega Carry yang dikemudikan tersangka.
Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan puluhan jeriken berisi solar subsidi yang diangkut menggunakan kendaraan tersebut. Total terdapat 40 jeriken yang diduga akan digunakan untuk kegiatan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Tersangka kemudian diamankan bersama kendaraan dan muatannya guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
Dalam pelimpahan tahap II, penyidik turut menyerahkan sejumlah barang bukti berupa satu unit mobil Suzuki Mega Carry warna silver,
satu unit telepon genggam, satu buah kunci kendaraan, serta 40 jeriken berisi solar subsidi.
Atas dugaan perbuatannya, B.A. dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Tersangka terancam menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi.(Roy/Kif)
