Kota Gorontalo

Penguatan SDGs Kota Gorontalo, Indra Gobel Minta Pelibatan Pemulung dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah

×

Penguatan SDGs Kota Gorontalo, Indra Gobel Minta Pelibatan Pemulung dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah

Share this article
Penguatan SDGs Kota Gorontalo, Indra Gobel Minta Pelibatan Pemulung dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah
Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel ketika memberikan sambutan pada kegiatan Workshop Tahap I Penguatan Tata Kelola SDGs Kota Gorontalo yang berlangsung di Hotel Aston, Kamis (16/7/2026).

Hargo.co.id, GORONTALOPemerintah Kota Gorontalo menekankan pentingnya pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian target administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Berita Terkait:  Gedung Nasional Bakal Disulap Jadi Museum 23 Januari

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, saat membuka Workshop Tahap I Penguatan Tata Kelola SDGs Kota Gorontalo yang berlangsung di Hotel Aston, Kamis (16/7/2026).

Dalam sambutannya, Indra menegaskan bahwa 17 tujuan SDGs harus menjadi acuan dalam menyelaraskan program pembangunan dengan potensi daerah serta persoalan yang dihadapi masyarakat.

Berita Terkait:  Datangi RSUD Aloei Saboe, Adhan Cek Kondisi Fasilitas di Ruangan Pasien

Menurutnya, keberhasilan SDGs tidak diukur dari banyaknya dokumen yang disusun, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan.

“Konsep kesejahteraan yang selama ini dikenal masyarakat kini dikemas lebih modern dan terukur melalui SDGs. Yang paling penting adalah bagaimana seluruh elemen dapat bergerak bersama untuk mencapai tujuan tersebut,” kata Indra Gobel.

Berita Terkait:  Marten Taha: Reformasi Birokrasi Bisa Wujudkan Good Governance

Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus dalam forum tersebut adalah pengelolaan sampah.

Indra menilai meningkatnya volume sampah di Kota Gorontalo perlu dipahami sebagai konsekuensi

Berita Terkait:  Dear Warga Kota Gorontalo, Hari Ini Batas Pembayaran PBB-P2

dari tumbuhnya aktivitas ekonomi dan perdagangan yang terus berkembang.

Menurutnya, sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan di Provinsi Gorontalo,

Berita Terkait:  Ciptakan Kota Gorontalo yang Nyaman, Pemkot Musnahkan Ribuan Botol Miras

Kota Gorontalo harus mampu mengelola persoalan sampah secara baik

agar tetap menjadi daerah yang nyaman bagi masyarakat sekaligus menarik bagi investor dan wisatawan.

Berita Terkait:  Silaturahmi di Dembe II, Warga dan Pemkot Bahas Sampah, Pertanian hingga Pendataan BPS

“Kita harus siap menghadapi persoalan sampah ini dan membuktikan bahwa Kota Gorontalo representatif untuk menyambut pelaku usaha, pekerja maupun wisatawan yang datang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Indra Gobel menekankan bahwa penyusunan tata kelola SDGs harus dilakukan secara partisipatif

Berita Terkait:  Lima Pejabat Pemkot Gorontalo Promosi Naik Jabatan, Ini Nama-namanya

dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang selama ini berada di garis depan pengelolaan sampah.

Ia menilai pemulung dan petugas kebersihan memiliki pengalaman langsung

Berita Terkait:  Bapanas Gelar GPM di Gorontalo, Marten: Bisa Kurangi Kemiskinan

yang dapat menjadi sumber informasi penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

“Untuk persoalan sampah, para pemulung dan petugas kebersihan memiliki pengetahuan serta pengalaman empiris terkait proses pemilahan dan pengelolaan sampah. Masukan mereka penting agar kebijakan yang disusun tidak hanya berhenti pada konsep, tetapi dapat diterapkan secara efektif di lapangan,” tegasnya.

Berita Terkait:  GOR Nani Wartabone dan Stadion Merdeka bakal Direvitalisasi Lewat Banpres

Melalui forum tersebut, Pemerintah Kota Gorontalo berharap penguatan tata kelola SDGs dapat menghasilkan kebijakan pembangunan

yang lebih inklusif, berbasis kebutuhan masyarakat, dan mampu mendukung terwujudnya Kota Gorontalo yang berkelanjutan serta layak huni.(Adv) 

Berita Terkait:  Kejari Tegaskan P-19 Kasus Pembacokan Sentral Prosedur Biasa, Bukan Bermuatan Politik