Potensi berkembangnya El Niño pada semester kedua juga telah diperkirakan dengan peluang 50–80 persen.
Peringatan itu tidak berhenti sebagai prakiraan cuaca. Pada 14 April, BMKG kembali mengikuti Rakor Antisipasi El Niño yang digelar Polri. Pemerintah didorong memperkuat kesiapsiagaan, termasuk menghadapi risiko karhutla.
Bahkan pada 22 April, BMKG dan Kementerian Kehutanan menegaskan penguatan langkah preventif untuk menghadapi ancaman karhutla akibat kemarau yang lebih kering.
Pada 28 Juli, ketika El Niño telah aktif dan berpotensi mencapai level sangat kuat, persoalan itu kembali dibawa ke rapat terbatas yang dipimpin Presiden. Namun waktu terus berjalan, dan ya hutan tetap saja terbakar.
Hingga 9 Agustus, luas lahan terbakar di enam provinsi prioritas telah mencapai 48.889,69 hektare. Pemerintah kembali memperkuat operasi darat dan menghadapi puncak risiko yang diprediksi berlangsung pada Agustus–September (BNPB 10/8/26).
Lalu datang fakta yang membuat persoalan anggaran layak dibicarakan. Pada 26 Agustus, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan BNPB telah memiliki anggaran sekitar Rp5 triliun untuk penanganan bencana.
Pemerintah memang siap menambahnya, tetapi Kementerian Keuangan belum memberikan tambahan karena BNPB belum menyampaikan kebutuhan total penanganan karhutla.
Di sinilah paradoks itu benar-benar terlihat jelas. Risikonya sudah diprediksi sejak berbulan-bulan lalu, tetapi kebutuhan tambahan anggarannya baru menunggu asesmen ketika kebakaran telah berlangsung.
Bahkan pakar kebijakan lingkungan UMY, Rijal Ramdani, menilai persoalan karhutla selama ini masih dibayangi pola anggaran yang reaktif: dukungan pendanaan lebih besar tersedia ketika kebakaran telah meluas dan masuk tahap tanggap darurat, (LLDIKTI, 26/8/26).
