Hargo.co.id, GORONTALO – Tekanan fiskal yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Gorontalo tidak menyurutkan komitmen Bupati Sofyan Puhi dan Wakil Bupati Tonny S. Junus dalam menjaga program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Keduanya sepakat, keterbatasan ruang fiskal harus dijawab dengan kebijakan anggaran yang lebih selektif. Setiap rupiah yang tersedia diarahkan untuk membiayai program yang memiliki dampak nyata terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen itu kembali ditegaskan Bupati Sofyan Puhi saat menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo, Rabu (26/8/2026).
Dalam pembahasan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, Sofyan meminta seluruh kebijakan anggaran disusun dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
“Perubahan anggaran kali ini berada dalam situasi fiskal yang penuh tantangan. Karena itu diperlukan ketajaman dalam menentukan prioritas, kehati-hatian serta responsivitas kebijakan,” kata Sofyan Puhi.
Tantangan tersebut terlihat dari komposisi perubahan transfer ke daerah. Pemkab Gorontalo memperoleh tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp53,66 miliar serta kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp4,56 miliar.
Namun, di sisi lain, Dana Desa mengalami pengurangan hingga Rp82,99 miliar. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi perhatian utama.
Dalam kerangka kebijakan Sofyan–Tonny, sejumlah sektor prioritas tetap dikawal. Mulai dari pemenuhan hak keuangan ASN dan pemerintah desa, keberlanjutan pembangunan desa, pelayanan publik, penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
UMKM dan daya beli masyarakat juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah. Program yang berkaitan langsung dengan penguatan ekonomi kerakyatan diarahkan agar tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
Kesamaan arah antara Sofyan dan Tonny juga terlihat dalam penyusunan agenda pembangunan 2027.
Pemerintah daerah mendorong agar program yang dirancang tidak terlalu melebar, melainkan lebih fokus, terukur dan memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Sektor ekonomi kerakyatan, pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan dan UMKM menjadi bagian dari agenda yang terus mendapat perhatian.
Sementara itu, Tonny turut mengambil peran dalam memastikan agenda strategis pemerintahan tetap berjalan.
Dalam sejumlah kesempatan, Wakil Bupati mendampingi maupun mewakili Bupati, termasuk dalam mengomunikasikan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat.
Penguatan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur menjadi salah satu agenda yang terus dikawal.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas dukungan pembangunan sekaligus mengoptimalkan sumber pembiayaan di tengah tekanan fiskal.
Bagi Sofyan-Tonny, kondisi keuangan daerah yang penuh tantangan bukan alasan untuk mengurangi keberpihakan terhadap masyarakat.
Justru, situasi tersebut menjadi momentum untuk memastikan anggaran benar-benar digunakan pada program yang paling dibutuhkan.(Adv)
