Hargo.co.id, JAKARTA – Penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) yang berlangsung di St Regist, Jakarta, Sabtu (14/9/2024), telah menyalahi anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) yang disahkan melalui Keppres No. 18/2022.
Hal itu sebagaimana ditegaskan Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM, Dhaniswara K. Harjono.
“Pelaksanaan Munaslub Kadin 2024 hari ini tidak sah atau ilegal karena melanggar AD/ART Kadin Indonesia,” tegas Dhaniswara.
Bukan cuma itu, tambah Dhaniswara, penyelenggaraan Munaslub tidak melalui tahapan-tahapan yang diwajibkan oleh AD/ART, seperti adanya surat peringatan pertama dan kedua, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia.
Terlebih lagi, ucap Dhaniswara, sejumlah Kadin provinsi dan anggota luar biasa tersebut, tidak memenuhi syarat untuk mengajukan penyelenggaraan Munaslub.
Penolakan terhadap pelanggaran aturan AD/ART Kadin Indonesia ini, tambah dia, telah disuarakan oleh mayoritas Kadin Daerah dan ALB Anggota Kadin Indonesia.
Sebanyak 21 dari 35 Kadin Provinsi di seluruh Indonesia pun telah menolak dan menyatakan
bahwa penyelenggaraan Munaslub tersebut melanggar aturan organisasi yang telah disepakati bersama.
“Munaslub dinyatakan sah dan mencapai kuorum jika dihadiri lebih dari setengah (50%+ 1) peserta penuh, dan keputusannya dianggap sah serta mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak. Dengan terdapatnya 21 penolakan Kadin Daerah, maka pelaksanaan Munaslub 2024 ini adalah tidak kuorum dan ilegal,” tegasnya lagi.
Dhaniswara menggarisbawahi bahwa penyelenggaraan Munaslub Kadin Indonesia diatur dalam keputusan presiden (Keppres) nomor 18/2022 tentang perubahan AD/ART Kadin Indonesia, khususnya Pasal 18.
Berdasarkan Pasal tersebut, Munaslub hanya dapat diselenggarakan jika terdapat
pelanggaran prinsip terhadap AD/ART, penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi,
atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus sehingga ketentuan AD/ART dan keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
“Dalil yang digunakan untuk Munaslub berkaitan dengan bergabungnya Bapak Arsjad Rasjid sebagai ketua tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden saat Pemilu lalu, dimana keterlibatan beliau dilakukan atas nama pribadi dan tidak melibatkan institusi Kadin,” ujar Dhaniswara.
“Beliau juga mengajukan berhalangan sementara yang disetujui pengajuannya oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie,” tambah Dhaniswara.
Dalil yang digunakan sebagai alasan Munaslub tersebut juga tidak sah karena bertentangan dengan
Pasal 14 AD/ART, yaitu Kadin bukan organisasi politik dan terlibat politik praktis.
Dimana, Kadin bersifat mandiri, bukan organisasi Pemerintah, bukan organisasi politik dan/atau tidak merupakan bagiannya.
Dalil tersebut bertentangan sebab Arsjad Rasjid telah menunjuk Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Yukki N. Hanafi, sebagai
pelaksana tugas harian Ketua Umum Kadin Indonesia ketika dirinya berhalangan sementara,
dimana keputusan ini disetujui oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia.
Dhaniswara menambahkan bahwa Kadin provinsi dan anggota luar biasa tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan pengunduran diri Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid karena pengunduran diri adalah hak pribadi yang diatur dalam Pasal 38 AD Kadin dan PO 278 tentang Pergantian Antarwaktu.
Selain itu, Munaslub juga hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Kadin Provinsi
dan setengah dari jumlah Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang saat ini tercatat sebanyak
221 anggota luar biasa sesuai ketentuan Pasal 8 AD/ART.
Dalam mekanisme AD/ART tertulis, sebelum pengajuan, pihak yang meminta Munaslub wajib mengirimkan
surat peringatan tertulis pertama dan kedua kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia,
dengan batas waktu masing-masing 30 hari untuk perbaikan.
Dalam hal ini, hingga saat ini belum ada bukti maupun surat peringatan yang menyatakan adanya pelanggaran sesuai Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia oleh Ketua Umum maupun Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Eka Sastra menyampaikan
bahwa Dewan Pengurus belum pernah menerima surat peringatan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Pengurus maupun Ketua Umum.
“Karena itu, kami baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dan seluruh Anggota Luar Biasa
tetap solid dan bersatu, serta tegas menyatakan tidak mendukung Munaslub yang menyalahi AD/ART,” tutup Eka.(*)
Penulis: Deice
