Hargo.co.id, JAKARTA – Komisi I dan komisi gabungan DPRD Kabupaten Gorontalo (Kabgor), pekan kemarin mendatangi kantor Kementerian Pertanian (Kementan) RI di Jakarta.
Maksud kedatangan para legislator ke Kementan dalam rangka memperjuangkan tambahan alokasi pupuk ke Kabupaten Gorontalo.
“Kunjungan kami terkait dengan relokasi pupuk 2024, dimana petani mengeluh kekurangan pupuk. Dimana, per hektar hanya mendapatkan 85 kilogram, ada yang 100 kilogram, dan paling tinggi 150 kilogram,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Kabgor, Syarifudin Bano.
Kurangnya alokasi pupuk tersebut, menurut Syarifudin, menjadi keluhan utama oleh petani. Maka dari itu, kata Syarifudin, pihaknya melakukan kunjungan langsung ke Kementan RI.
“Kami diterima langsung Pak Iwan selaku penangungjawab pupuk subsidi wilayah Indonesia dan kita pertanyakan alokasi berkurang,” ungkap Syarifudin.
Dikatakan Syarifudin dari pertemuan tersebut ternyata alokasi pupuk tidak berkurang dibandingkan 2023 yang hanya mendapatkan 33.000 ton untuk urea, 18.600 ton untuk ponska.
“Tetapi yang terinput dan terserap hanya 31.000 ton pupuk urea dan 18.200 untuk ponska. Harusnya ini semua tercover,” jelas politisi Demokrat ini.
Lanjut dikatakannya, tahun ini kuota pupuk kita mengalami penambahan dari 33.000 ton urea menjadi 53.000 ton dan ponska menjadi 37.000 ton. Semua mengalami kenaikan khususnya Kabupaten Gorontalo. Harusnya, kata dia, jumlah alokasi ini sudah mencukupi.
Akan tetapi, kata Syarifudin, kuota yang diterima petani tidak demikian. Hal itu disebabkan karena alokasi pupuk mengacu pada luas lahan.
“Karena ada yang tidak terinput di tahun 2023 luas lahan dan 2024 semua lahan diinput, sehingga relokasi pupuk bertambah. Tetapi, juga luas lahan bertambah dan ini mengakibatkan alokasi tingkat petani alami kekurangan,” sambungnya. .
Ia menegaskan, persoalan ini sebenarnya bisa diselesaikan, tinggal bagaimana pemerintah menyiasatinya.
“Dan itulah yang dibicarakan. Kami harap kejadian 2023 jangan terulang kembali. Jangan sampai alokasi pupuk yang tidak terserap, sementara petani sangat membutuhkan, sehingga kita minta input dibuka terus oleh kementrian hingga tingkat bawah bagi petani yang belum mendapatkan kuota ini dapat diinput, jangan samai kejadian 2023 ada yang tidak bisa diinput, karena pihak kementrian sudah menguncinya, sehingga ini kita minta untuk dibuka kembali,” jelas aleg tiga periode itu.
Ia juga menambahkan, pihak kementrian juga sudah menegaskan kiranya pupuk ini bisa diserap dan ini harusnya menjadi perhatian untuk pemerintah provinsi hingga kabupaten agar kuota ini benar-benar terserap maksimal.
“Jangan sampai ini tidak terserap ditingkatan bawah. Jika tidak hal ini akan menjadi pertimbangan kementrian menambah alokasi pupuk periode berikutnya,” pungkas Aleg dapil Boliyohuto cs.(*)
Penulis: Deice
