Hargo.co.id, JAKARTA – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026.
Kepastian tersebut diberikan di tengah lonjakan harga minyak dunia yang telah menembus level USD107 per barel. Pemerintah menilai harga BBM bersubsidi perlu tetap dijaga agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot memastikan harga Pertalite dan Biosolar tetap mengacu pada kebijakan pemerintah dan tidak naik hingga penghujung tahun.
Berbeda dengan BBM bersubsidi, harga BBM nonsubsidi tetap dapat mengalami penyesuaian. Perubahan harganya mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar.
Penyesuaian BBM nonsubsidi dilakukan berdasarkan rata-rata harga minyak dunia dalam periode satu bulan.
Sebelumnya, Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora juga menyampaikan harga BBM subsidi dan nonsubsidi per 1 Oktober 2026 masih sama dengan harga September.
Menurut Kitty, harga Pertalite dan Biosolar tidak berubah hingga akhir tahun sesuai kebijakan pemerintah. Sementara harga BBM nonsubsidi masih mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk perkembangan harga minyak dan kondisi masyarakat.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai
keputusan mempertahankan harga BBM tersebut merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Ia mengatakan, kebijakan tersebut dibutuhkan karena harga BBM memiliki dampak luas terhadap daya beli masyarakat sekaligus biaya produksi berbagai sektor usaha.
“Saya pribadi mendukung upaya dari pemerintah ini untuk memberikan bantuan subsidi upah pada buruh, dan juga ditambah dengan mempertahankan harga minyak, terutama mempertahankan harga BBM yang saya pikir yang paling esensial,” ujar Faisal, dikutip Selasa (6/10/2026).
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan harga BBM bersubsidi tidak dilepas mengikuti gejolak harga minyak dunia. Sebab, kenaikan BBM akan langsung memberikan tekanan terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Faisal mengakui kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi akan menambah beban subsidi dalam APBN.
Namun, menurutnya, langkah tersebut tetap diperlukan untuk menjaga daya beli
sekaligus menopang sektor produksi yang banyak bergantung pada konsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Walaupun hal tersebut berpengaruh terhadap beban subsidi di APBN, tapi ini untuk menolong perekonomian,
dan sifatnya ini mendesak serta esensial untuk menjaga daya beli,” katanya.(jp)
