Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman penyakit menular, khususnya HIV/AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM).
Upaya tersebut dibahas melalui Forum Penguatan Program Resilient and Sustainable Systems for Health (RSSH) 2026 yang digelar di Hotel Amaris Gorontalo, Jumat (18/9/2026).
Forum ini menjadi perhatian serius karena sejumlah penyakit menular masih menjadi tantangan kesehatan di Gorontalo.
Di Kota Gorontalo, kasus baru HIV tercatat paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya di Provinsi Gorontalo, dengan 37 kasus dari total deteksi terbaru.
Sementara itu, kasus malaria di Kota Gorontalo tercatat 101 kasus. Meski menjadi salah satu daerah dengan jumlah kasus relatif rendah, kondisi tersebut tetap perlu diwaspadai menyusul status Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria di tingkat provinsi yang telah mencapai sekitar 5.000 kasus.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menjadi ancaman bagi wilayah perkotaan, terutama karena tingginya mobilitas masyarakat.
Pada sisi lain, deteksi suspek TBC di Kota Gorontalo tercatat 747 kasus. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 878 kasus aktif.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Nuryanto, mengatakan kondisi tersebut membutuhkan penguatan sistem kesehatan secara berkelanjutan.
Menurutnya, penanganan HIV/AIDS, TBC, dan malaria tidak dapat dilakukan hanya oleh sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
“Kita menyadari bahwa HIV/AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria atau ATM masih menjadi tantangan kesehatan yang membutuhkan perhatian sangat besar,” ujar Nuryanto saat membuka Forum RSSH 2026.
Ia menegaskan, target eliminasi HIV/AIDS, TBC, dan malaria pada 2030 merupakan komitmen yang harus diwujudkan secara bersama-sama.
Maka dari itu, Nuryanto meminta forum RSSH tidak berhenti pada diskusi,
tetapi mampu menghasilkan langkah nyata dalam memperkuat pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
Terlebih, karakter Kota Gorontalo sebagai wilayah perkotaan dengan mobilitas penduduk yang tinggi membutuhkan sistem mitigasi yang lebih responsif. Upaya deteksi dini, pengawasan, pencegahan, hingga penanganan kasus harus berjalan secara terpadu.
“Melalui penguatan RSSH 2026 ini, pemerintah daerah berharap lahir solusi-solusi cerdas yang lebih kuat,
pembagian peran yang jelas, serta tindak lanjut yang lebih terukur,” pungkasnya.(Adv)
