sementara perusahaan besar lebih memilih untuk menekan biaya tenaga kerja dan mengandalkan tenaga kerja asing yang lebih murah.
Dalam sistem Islam, negara berkewajiban memastikan setiap pekerja menerima upah yang layak dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Negara juga berfungsi sebagai pengawas untuk mencegah praktik-praktik eksploitasi pekerja, menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan hak-hak pekerja.
Selain itu, meskipun Indonesia mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
pertumbuhan tersebut tidak merata dan banyak sektor yang tidak merasakan dampaknya.
Hal ini menimbulkan ketimpangan sosial yang semakin besar. Dalam sistem Islam, pertumbuhan ekonomi diukur bukan hanya dari angka statistik,
tetapi dari sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.
Negara berperan untuk memastikan sektor-sektor ekonomi strategis dapat berkembang dengan adil dan merata,
dengan program pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat yang menjadi prioritas.
Selain itu, sistem zakat dan wakaf yang diterapkan dalam negara di bawah naungan Islam berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan
untuk membantu mereka yang membutuhkan, sehingga menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.
Secara keseluruhan, perbandingan antara sistem kapitalisme dan alternatif berbasis Islam menegaskan bahwa
sistem yang lebih adil dan merata tidak hanya sebuah ide, tetapi bisa diterapkan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari
melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat dan menciptakan kesejahteraan bersama.(*)
